JAKARTA – Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menyebut adanya ‘partai komorbid’
Hal itu diucapkan Rocky setelah adanya gaung yang disampaikan oleh para petinggi partai koalisi terkait soal adanya dugaan kekuatan besar di balik munculnya isu penundaan pemilu 2024
“Ini partai koalisi tetapi imunitasnya beda-beda. Ada partai yang komorbid, jadi begitu diserang virus istana langsung klepek-klepek,” jelas Rocky dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan oleh pewarta yang berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (2/3/2022).
Namun demikian, Rocky menyebut PDIP bukan lah salah satu dari ‘partai komorbid’. Lantas siapakah?
“Kalau PDIP ya imunitasnya alamiah, sudah teruji, nggak tumbang, kalau PAN, PKB itu kan dengan komorbid yang masih tinggi,” lanjut Rocky.
Waketum PKB Jazilul Fawaid membalas pernyataan Rocky. “Kita sudah vaksin kok,” canda Jazilul diiringi tawa.
Kembali ke Rocky, ia menyebut penetapan pemilu tanggal 14 Februari 2024 sudah disetujui partai-partai.
Namun, ia heran begitu isu penundaan pemilu muncul justru dari petinggi partai koalisi.
“Tiba-tiba ada celetukan lain, dimulai dari PKB, PAN dan segala macem. Jadi sebetulnya mereka nggak setuju tapi belum dideteksi, belum di-PCR, eh komorbid,” kata Rocky.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak penundaan pemilu yang digaungkan oleh sejumlah petinggi partai politik, tetapi mendukung jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung geram.
Mulanya, Sekjen PSI Dea Tunggaesti tegas menolak Pemilu 2024 ditunda. Menurutnya, alasan penundaan pemilu karena situasi pandemi, tidak lah urgen.
“PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Idealnya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024,” kata Dea Tunggaesti, dilansir dari Antara, Rabu (3/2/2022).
Meski begitu, Dea menambahkan, bila partai-partai di DPR melihat adanya aspirasi kuat dari rakyat agar Presiden Jokowi meneruskan kepemimpinannya menjadi 3 periode, jalan satu-satunya adalah melalui amendemen UUD RI. Hal ini, terang Dea, memungkinkan pembatasan jabatan presiden maksimal menjadi 3 periode.
