Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk membuktikan klaim banyak warga yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda.
Dalam hal ini Jamiluddin turut menyinggung temuan sejumlah lembaga survei yang justru menepis klaim Luhut tersebut.
Berdasarkan catatan setidaknya ada empat lembaga survei yang menyatakan bahwa mayoritas warga menolak Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) jangan klaim kehendak rakyat,” ucap Jamiluddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/3).
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Akan tetapi, ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut.
