Rencana Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Diprotes Masyarakat Jepang

  • Bagikan
Prosesi pemakaman Shinzo Abe di Kuil Zojoji, Tokyo. (AP Photo)

TOKYO- Pemerintah Jepang akan mengadakan pemakaman kenegaraan untuk mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 27 September di Nippon Budokan, Tokyo. Abe meninggal dunia karena ditembak oleh pria bersenjata ketika sedang menyampaikan kampanye di Kota Nara, jelang pemilihan parlemen.

Insiden penembakan Abe sangat mengejutkan Jepang yang dikenal sebagai salah satu negara paling aman. Jenazah Abe telah dikremasi di Pemakaman Kirigaya pada pekan lalu. Namun kabinet pada Jumat (22/7/2022) memutuskan untuk menggelar pemakaman kenegaraan bagi Abe.

“Kami membuat keputusan ini, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, karena rekor Abe sebagai perdana menteri terlama, di mana ia menggunakan keterampilan kepemimpinan yang berbeda dari yang lain dan memikul tanggung jawab berat untuk menangani sejumlah masalah domestik dan internasional yang serius,” ujar Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno.

BACA JUGA :  Begini Kengerian Warga Jepang Saat Cuaca Panas Ekstrem di Negaranya Capai 47 Derajat Celcius

Matsuno mengatakan, upacara pemakaman sepenuhnya dibiayai oleh dana negara yang akan diambil dari anggaran cadangan. Jepang terakhir kali menggelar pemakaman kenegaraan untuk seorang mantan perdana menteri pada 1967. Pemakaman tersebut sepenuhnya dibiayai oleh dana negara.

Rencana pemerintah untuk menggelar pemakaman kenegaraan bagi Abe telah memicu keresahan di masyarakat. Sekitar 200 orang berkumpul di dekat kantor perdana menteri di Tokyo untuk memprotes keputusan tersebut.

Menurut kantor berita Kyodo, sejumlah masyarakat keberatan karena pemakaman kenegaraan menggunakan dana pembayar pajak. Mereka juga menyampaikan keluhan bahwa pemerintah mungkin berusaha membuat modal politik atas kematian Abe dan mengabadikan warisannya. 

Pada Kamis (21/7/2022), sebanyak 50 orang mengajukan perintah pengadilan di Tokyo untuk mencari penghentian penggunaan dana publik dalam acara pemakaman kenegaraan. Mereka mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan lebih banyak diskusi sebelum membuat keputusan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights