JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menyatakan rencana unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
Bahkan, sambungnya, berupaya membajak konstitusi serta menenggelamkan demokrasi.
Ia mengingatkan, esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi 1998 adalah membatasi kekuasaan.
“Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis,” ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.
“Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi,” sambungnya.
Selain itu Masinton juga menyinggung keberadaan menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju yang pongah dan merasa paling berkuasa saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 14 Februari.
Ia mempertanyakan alasan pengumuman waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap pada 14 Februari tersebut dilakukan Jokowi secara langsung.
“Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?” kata Masinton dikutip CNNIndonesia, Senin (11/4).
Ia bilang, gagasan menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi. Menurutnya, gagasan tersebut lahir dari pemikiran menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik.
Masinton menyatakan, sosok menko yang telah menggagas ide penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya mengundurkan diri setelah Jokowi mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari, sesuai kesepakatan di Komisi II DPR RI.
