AMSTERDAM – Walaupun sudah pulhan tahun berlalu, tidak menyurutkan negeri Belanda untuk meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan militer Belanda terhadap rakyat Indonesia di masa perang kemerdekaan 1945-1949.
Permintaan maaf itu disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis, 17 Februari 2022 pada konferensi pers di Brussel, ibu kota Belgia, Kamis (17/2)
Rute mengatakan pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting.
Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.
Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada rakyat Indonesia atas penggunaan kekerasan secara sistematis oleh militer Belanda pada masa perang kemerdekaan 1945—1949.
Basarah menilai pengakuan kekerasan tersebut merupakan langkah maju dan sesuatu yang melegakan bagi keluarga korban.
“Pengakuan akan kekerasan sistemik yang dilakukan militer Belanda ini merupakan langkah maju yang patut kita apresiasi, dan memberi kelegaan bagi keluarga korban, ibarat beban berat yang terlepas,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/2).
Menurut dia, pemerintahan sebelum PM Rutte tidak pernah meminta maaf secara langsung dan mengakui kekerasan ekstrem yang sistemik dan tersebar masif.
Pemerintah Belanda terdahulu, kata dia, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.
“Saya berharap agar iktikad baik pemerintah Belanda itu tidak hanya berhenti sampai permintaan maaf, tetapi harus ditindak lanjuti dengan pemberian kompensasi yang seimbang bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Basarah berharap agar permintaan maaf tersebut dapat meningkatkan kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Belanda serta merekatkan hubungan kedua negara yang memang punya hubungan sejarah panjang.
Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.
