JAKARTA- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui terkait rencana pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO) mobil berjenis Jeep seharga Rp2,3 miliar lebih.
Informasi rencana pembelian mobil Jeep seharga Rp2,3 miliar per unit tersebut tercantum dalam situs resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Saya enggak tahu (soal rencana pengadaan mobil dinas Jeep) nanti saya cek,” kata Heru kepada awak media di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2023).
Heru hanya mengetahui rencana pengadaan kendaraan dinas untuknya yakni mobil listrik.
“Kalau nggak salah mobil listrik. Kan itu sesuai dengan Inpres (Instruksi Presiden) Presiden nomor 7 tahun 2022 (tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional),” ucapnya.
Sebelumnya, informasi rencana pembelian mobil Jeep seharga Rp2,3 miliar per unit tersebut tercantum dalam situs resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan Pj Gubernur. Kendaraan Perorangan Dinas Gubernur Jenis Kendaraan Jeep, Kapasitas /Isi Silinder (maksimal) 4.200 cc,” tulis informasi SiRUP LKPP dikutip, Jumat (3/3/2023)
Rencana pengadaan mobil dinas Jeep untuk Pj Gubernur Heru dengan metode tender. Adapun nilai pagu pengadaan mobil dinas Jeep mencapai Rp2.372.985.092 bersumber dari APBD 2023.
Dalam dokumen itu disebutkan pula jadwal pelaksanaan kontrak pada Maret 2023 dan akhir April 2023. Jadwal pemilihan penyedia dimulai pada Februari 2023 dan akhir Maret 2023.
Sedangkan, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, M Reza Pahlevi menyebut rencana pengadaan puluhan unit KDO listrik dengan harga Rp800 juta per unit
“Iya karena anggarannya gede sekali hampir Rp800 juta untuk satu unit. Kita nggak mampu. Ditambah kita dibatasi Perkada anggaran itu terbatas tahun depan stop dulu pengadaan-pengadaan karena anggaran kita prioritaskan kesehatan, banjir, NCICD, kemacetan itu yang menjadi prioritas pak Gubernur,” ucap Reza saat dikonfirmasi, Senin (20/2/2023).
Reza menambahkan bahwa mobil dinas berbasis listrik diperuntukan bagi Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi hingga jajaran di Pemprov DKI.
Namun, pengadaan tersebut masih menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang nantinya akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Kurang lebih di perencanaan kita 21 unit. Pak Pj Gubernur ada, sudah ada nunggu Perkada. Untuk Asisten Sekda, Sekda, Inspektorat, Bappeda, dll,” ujar Reza.(*)
