Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, upaya-upaya bersama untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Buleleng bisa tercapai.
Melalui MCP Korsupgah Korupsi KPK RI ini, dimana Buleleng mencapai angka di atas 90 persen, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diraih. Pengurangan angka kemiskinan juga bisa dilakukan.
“Kita terus bekerja keras untuk itu. Sumber-sumber PAD akan terus digali tentunya dengan transparan dan akuntabel,” sebut Sutjidra.
Sementara itu, Sekda Suyasa mengungkapkan salah indikator dari MCP Korsupgah ini adalah adanya unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang mandiri.
Oleh karena itu, Pemkab Buleleng terus mendorong agar PBJ tersebut mandiri. Salah satunya dengan menambah Jabatan Fungsional (Jafung) PBJ.
Setiap tahun akan terus diusulkan sehingga ada penambahan Pejabat Fungsional PBJ.
“Termasuk kami juga terus mengusulkan untuk formasi CPNS Jabatan Fungsional PBJ. Sehingga, nanti pada akhirnya akan terpenuhi semua kebutuhan untuk bisa menjadi PBJ yang mandiri,” ungkapnya.
Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 2022 dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Sekda Bali Dewa Made Indra. Dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Bali, Ketua DPRD dan Sekda.
