“Kami juga berikhtiar mewujudkan desa digital, untuk itu kami sudah membangun infrastruktur digital di 46 desa dan 16 kelurahan yang ada di Badung berupa jaringan fiber optic menggunakan APBD Badung,” ujar Giri.
Untuk itu pihaknya mendukung penuh program KPK dalam membangun budaya anti korupsi dari semua lini.
Dengan terbentuknya sistem digital ini, ia berharap peran serta masyarakat dalam budaya anti korupsi bisa di akses secara langsung.
Untuk itu kepada tim KPK kami selalu memohon arahan dan bimbingannya dan kami Badung satu kata, kami siap untuk dibina,” tegas Giri Prasta.
Sementara itu Kepala Satuan Tugas Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Rino Haruno menyampaikan program desa anti korupsi di latar belakangi pencermatan KPK atas tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir di seluruh indonesia.
