JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan minyak goreng secara holistik dari hulu sampai hilir, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdanganan (Permendag), Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.
Demikian yang di katakan Muldoko pada saat siaran pers di Jakarta, Sabtu (19/2). “Pemerintah berharap, dengan adanya Permendag ini, Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memecahkan masalah terutama bahan baku, dilihat dari sisi hulu, memberlakukan kebijakan “Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation”, Sedangkan dari sisi hilirnya, ditetapkan “HET” guna mengurangi beban konsumen,” ungkapnya.
Lebih lanjut Muldoko mengatakan, Implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan Kemendag tersebut, sudah berdampak pada ketersediaan dan stabilnya harga minyak goreng di pasaran, meski pun masih belum sesuai yang harapkan.
Dirinya juga menjeskan, dari hasil pemantauan tim Kantor Staf Presiden, memperlihatkan bahwa harga minyak goreng terus turun walaupun dipasaran, masih rata-rata diatas HET. Ketersediaan minyak goreng di pasaran modern dan tradisonal masih sesuai dengan HET.
“Kemendag dan produsen sampai saat ini terus berkomunikasi untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goring di beberapa lokasi,” kata Moeldoko.
Untuk diketahu bersama, sejak 1 Pebruari 2022, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.
Pemerintah juga memberlakukan kebijakan DMO untuk seluruh produsen eksportir minyak goreng sebesar 20 persen dari volume ekspor masing-masing, DPO Rp9.300 per kilogram untuk CPO, dan Rp10.300 per kilogram untuk olein (hasil rafinasi dari CPO untuk bahan dasar minyak goreng).
