JAKARTA – Istana terbelah menjadi dua kubu antara poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.
Situasi tersebut menurut Ujang, terlihat dari respons yang telah disampaikan sejumlah tokoh setelah wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, beberapa pekan lalu.
“Ada terbelah antara PDIP dan Luhut,” kata Ujang saat dihubungi wartawan, Minggu (13/3).
Ujang menengarai, sikap terbelah yang tampil di publik saat ini tak berlaku dalam wacana lain, yakni amendemen Undang Undang Dasar 1945.
Namun demikian menurut dia kedua poros bisa saja menyetujui amendemen konstitusi untuk mengubah periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Langkah itu kata Ujang dilakukan untuk membuka peluang Jokowi maju kembali sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
“Mereka punya skenario Jokowi tiga periode, di mana Jokowi nanti tetap jadi kontestan. Ini pintu masuknya dari amendemen, mau masuk PPHN [Pokok-pokok Haluan Negara],” katanya.
Dia menambahkan, PDIP kemungkinan akan setuju dengan usulan ini jika Jokowi menawarkan Puan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.
