BOGOR – Musyawarah Daerah (Musda) XI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang yang digelar di Hotel Grand Ussu, Puncak- Bogor, terjadi Deadlock.
Pasalnya, peserta Musda XI yang dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) mempertanyakan administrasi atau kelengkapan Surat Keputusan (SK) Musda XI KNPI Kota Tangerang kepada panitia atau Steering Committee (SC) untuk menjalankan tugas diduga tak sesuai.
Perdebatan yang cukup sengit tak terelakan (ricuh), dimana beberapa OKP secara tegas meminta transparansi kepada panitia untuk menunjukan SK tersebut. Namun, panitia secara tegas menjawab jika SK Musda tersebut ada dan lengkap.
“SK nya ada dan semua berita acara pleno pun juga ada,” ucap salah satu panitia, Sabtu, 28 Desember 2024.
Akhirnya, atas desakan tersebut panitia menunjukan sebuah data (SK) yang ternyata dalam bentuk digital (dokumen di handphone), dan perwakilan DKP dan OKP pun maju ke depan untuk memastikan dan melihat SK tersebut secara langsung. Dwngan mencengangkan, SK digital yang diperlihatkan oleh panitian ternyata SK Rapimpurda yang dikeluarkan DPD KNPI Kota Tangerang, bukan SK Musda sebagai mana mestinya.
Panitian pelaksana yang tidak mau disalahkan atas SK tersebut. Pihaknya, menganggap jika telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh DPD KNPI Kota Tangerang.
Dari itu, para peserta Musda pun meminta agar Plt Ketua KNPI Kota Tangerang untuk hadir dan menjelaskan soal SK tentang Rapimpurda, bukan SK Musda.
“Kita meminta Plt dihadirkan dalam forum ini agar dapat memberikan penjelasan tentang SK SC, apabila tidak ada SK Musda, maka ini cacat administrasi,” terang salah satu peserta Musda XI yang juga mendapat uplausse dari peserta lainya.
Meski Steering Committee (SC) beberapa kali menghentikan sementara jalannya rapat terkait Musda sejak pukul 02.00 namun hingga pukul 10.19 WIB tidak ada kejelasan tentang SK Musda XI KNPI Kota Tangerang, sehingga ruang pertemuan yang dipenuhi oleh peserta dan panitia Musda pun berangsur sepi.*
