JAKARTA- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan peringatan lisan kepada Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang meminta 2.000 sarung kepada Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat kerja di DPR, Selasa (4/4).
Wakil Ketua MKD, Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dan mendalami pernyataan Ramson tersebut. Sehingga, MKD memutuskan untuk memberikan peringatakan lisan, karena dinilai dapat melanggar kode etik anggota DPR.
“Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau (Ramson). Karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI, khususnya pasal 4,” katanya di ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).
Dia menegaskan, seharusnya seorang anggota DPR RI tidak boleh mengintervensi mitra di komisi terkait. Oleh karena itu, MKD memberikan peringatan secara lisan agar hal tersebut tidak terulang kembali.
“Soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina, terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR nya itu yang punya program lah yang berhak menentukan yaitu Pertamina,” jelasnya.
Kendati demikian, MKD hanya memberikan peringatan lisan sebab belum ada laporan yang masuk terkait kasus tersebut. Peringatan ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan MKD agar tidak ada lagi anggota DPR mengintervensi mitra di komisi terkait.
“Jadi karena ini belum merupakan apa baru pernyataan, belum ditindaklanjuti kecuali tindakan konkrit ya, kita juga belum ada laporan maka kita melakukan upaya pencegahan,” ungkap dia.
“Jadi itu yang bersangkutan juga sudah menerima ya, peringatan secara lisan tersebut, dan berjanji tidak akan menindaklanjuti lagi pernyataan tersebut, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,” imbuh Habiburokhman.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengeluh saat rapat dengan Pertamina, karena dinilai pada tahun ini kurang memberikan kontribusi kepada anggota dewan. Kata dia, biasanya ketika anggota meminta barang untuk dibagikan ke masyarakat di Dapil, langsung diberikan.
“Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung,” kata Ramson.
Tahun ini, bantuan berupa sarung itu tidak ada dari Pertamina kepada anggota DPR. Sebab, Pertamina harus lebih dahulu meminta izin Menteri BUMN Erick Thohir.
“Sekarang satu sarung pun sudah enggak bisa. Katanya harus ke pak Erick semua. Pak Menteri BUMN. Katanya dikoordinasikan menteri BUMN semua. Kalau periode kemarin saya WA eh tahu-tahu sudah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2.000 sarung, periode kemarin waktu beliau masih baru jadi dirut,” kata Ramson.(*)
