JAKARTA – Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka menuntut pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2022 tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), bukan merevisinya, sekaligus menolak perpanjangan jabatan presiden.
Massa buruh juga menyatakan akan mengerahkan people power jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilancarkan. Terutama, jika partai politik pendukung pemerintah menggelar Sidang Istimewa untuk merealisasikan rencana itu.
“Ke depannya andaikan parpol melalui Sidang Istimewa memaksakan kehendak perpanjangan jabatan presiden maka kita akan mengumumkan people of power,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Jumat (11/3).
Tak hanya soal perpanjangan masa jabatan presiden, aksi yang digelar sejak pukul 10.00 WIB itu juga mengancam akan mogok massal jika DPR kembali melakukan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.
Andaikan Omnibus Law UU Cipta Kerja kerja dibahas oleh DPR kita mogok nasional,” ancamnya.
Said juga mengatakan massa meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker No 2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua. Ia pun memberi waktu dua pekan kepada DPR dan pemerintah untuk menanggapi tuntutan massa aksi. Mereka berharap dalam tenggat waktu itu ada hasil yang memuaskan.
Massa aksi yang berasal dari berbagai organisasi serikat buruh, pekerja rumah tangga, dan berbagai elemen masyarakat melakukan aksi di depan Gedung DPR.
“Massa aksi datang ke depan DPR RI dari dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (11/3).
“[Untuk] menolak masa perpanjangan jabatan presiden. Kita [juga] menginginkan pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, bukan revisi,” lanjut dia.
