JAKARTA – Anggota DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu meminta kepada agar penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan informasi bahwa adanya dugaan pengumpulan dana (fund rising) untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Anggota Komisi XI DPR itu mengaku memiliki informasi terkait hal tersebut.
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini.
“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” kata
Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4). Dalam kesempatan tersebut, Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut didapatkan dirinya. Namun, ia mengklaim tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut.
Menurutnya, penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akar. Termasuk, kepentingan tertentu yang menjadi motif skandal tersebut.
“Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut,” ucap Masinton.
“Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk, aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” tambahnya lagi.
Masinton merinci dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut informasi yang didapat Masinton, petan-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah.
