Padahal, kata Gobel, pendidikan selain fokus pada program jangka panjang juga harus relevan dengan kebutuhan jangka menengah dan jangka pendek.
“Karena itu pendidikan harus melihat pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal itu harus dilihat pada program di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan,” katanya.
Sebagai contoh, ia mengemukakan bahwa kondisi global saat ini sedang dihadapkan pada tantangan ketersediaan pangan akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan juga geopolitik global. Karena itu, pendidikan harus bisa mengantisipasi ini dalam pendidikan pertanian.
Pada sisi lain, katanya, dunia pertanian Indonesia sedang dihadapkan pada menuanya usia petani dan kurang tertariknya generasi milenial untuk bertani.
“Jadi masalah ini bukan hanya menyangkut kementerian pertanian tapi juga apa solusi dari kementerian pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar, jangan sampai kita krisis pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Indonesia harus masuk ke dalam teknik pertanian yang modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Spirit ini yang harus muncul dalam pendidikan pertanian kita seperti di negara-negara maju seperti di Jepang, Eropa, Australia, Amerika, bahkan Tiongkok,” ungkapnya.
Selain itu, kata Gobel, Indonesia sedang memasuki tahap industrialisasi. Karena itu, kementerian pendidikan juga harus berkoordinasi dengan menteri perindustrian, menteri ESDM, menteri tenaga kerja, dan seterusnya.
“Dialog dengan mereka. Apa kebutuhannya. Begitu cara kerja menteri pendidikan. Bukan sibuk membuat jargon dan bongkar-pasang sistem maupun kurikulum. Dunia pendidikan harus fokus ke era industri, yang sayangnya saya belum melihatnya dalam hampir tiga tahun ini,” ucap Gobel.
Hadirnya tim bayangan kata Gobel, juga menunjukkan lemahnya menteri pendidikan dalam membangun sistem ke dalam, pembinaan sumberdaya manusia di tim internal, dan paling parah tak memahami tata kelola bernegara.
“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membangun tim dan tim itu bisa berkelanjutan. Nah ini malah membentuk tim di luar. Terus setelah dia tak jadi menteri, bagaimana dengan kelanjutan programnya? Ini kan aneh,” tegasnya.
Ia khawatir hadirnya bahasa vendor ini menjadi memberi kesan bahwa ini hanya soal proyek saja.
“Dana pendidikan itu sangat besar. Sesuai regulasi harus 20 persen dari APBN, sehingga anggaran pendidikan sangat besar. Pada 2020 bernilai Rp508 triliun, pada 2021 Rp550 triliun, pada 2022 Rp621 triliun, dan tahun 2023 nanti bisa lebih besar lagi,” kata Gobel.
“Bagaimana anggaran ini efektif bagi peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan guru, serta ujungnya pada kualitas peserta didik. Menteri pendidikan harus bisa mempertanggungjawabkan ratusan triliun anggaran pendidikan ini,” tegasnya.(*)
