Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, menyampaikan bahwa provinsinya sudah menerapkan MCP dengan 8 area strategis di tata kelola daerah dengan hasil yang memuaskan.
“Dari tahun ke tahun nilai MCP semakin membaik. Untuk Pemprov Kaltim nilainya 54 persen pada 2020, tahun 2021 naik menjadi 82 persen. Sedangkan untuk rata-rata pemda se-Kaltim memang masih rendah yaitu 65 persen. Tertinggi Balikpapan 89 persen dan terendah Mahakam Hulu 33 persen. Maklum masih baru,” tutur Hadi.
Hadi mengaku merasa sangat bersyukur ketika Kaltim ditetapkan sebagai IKN mengingat selama bertahun-tahun APBD Kaltim hanya Rp15 triliun.
“Saya tahu APBD 6 Pemda di Provinsi Jawa kalau digabung bisa mencapai Rp600 triliun atau 60 persen APBD ada di Jawa, sementara kami jauh di bawahnya. InsyaAllah ketika kami ditetapkan sebagai IKN, pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia sentris,” pungkasnya.
