JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan fakta, bahwa komunikasi publik jauh dari target yang diharapkan. Selain Kementerian bahkan antar BUMN saling bertarung. Ada juga yang diam saja. Seperti takut menghadapi masalah.
Menurut Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Staf Khusus Menteri Kominfo bidang Informasi dan Komunikasi publik menyampaikan bahwa humas sudah seharusnya mampu beradaptasi menghadapi berbagai perubahan pada saat ini.
‘’Sekarang, di era reformasi yang lebih demokratis, komunikasi publik terdesentralisasi, terdistribusi atau terbagi-bagi, terserap di semua kementerian, lembaga, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah,” ujarnya melalui siaran pers dikutip dari BeritaSatu.com, Selasa (18/1/22).
Turut menjadi nara sumber Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI dan Hasyim Gautama Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo RI dalam kegiatan Bimbingan Teknis Komunikasi Publik Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pranata Humas Tahun 2022.
Tata Kerja Pranata Humas dalam menangkal hoaks di Kementerian Kominfo belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan pengembangan model manajemen strategis tata kerja Pranata Humas.
Prosedur Kerja Penanganan hoaks terkait Covid-19 di Kementerian Kominfo terdapat dua unsur tim kerja yang masing-masing bekerja secara mandiri, yaitu, Tim AIS (Artificial Intelligence System) dan Pranata Humas.
“Pranata Humas mempunyai kekuatan karena diatur dalam Peraturan Menteri PAN & RB dengan peran tidak terlalu besar. Tim AIS perannya sangat besar tetapi kekuatan berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB belum ada. Sehingga, perlu sinergi dan kolaborasi secara struktural antara Tim AIS dengan Pranata Humas,” ujar Niken Widiastuti.
Lebih lanjut Niken Widiastuti mengatakan, sistem kerja pranata humas di Kementerian Kominfo dilaksanakan berdasarkan rencana strategis yang tertuang dalam grand design Kehumasan Pemerintah yaitu penguatan tata Kelola komunikasi publik, peningkatan akses informasi, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan konten informasi publik dan penanganan hoaks.
Skema kerja yang sinergis dan kolaboratif antara Pranata Humas dan Tim AIS belum terbangun, baik dalam agenda settng, patroli siber, pengumpulan data, verifikasi/cek fakta, maupun diseminasi sebagai upaya strategis penanganan hoaks di era Covid-19 yang sangat massif.
“Guna penerapan skema tersebut perlukan pengembangan Integrated Quantum Model (IQM) manajemen strategis sumber daya manusia Pranata Humas dalam menangkal hoaks Covid-19. Hal itu menjadi kebutuhan organisasi sebagai bentuk unjuk kinerja yang optimal,” pungkasnya.
(my)
