JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telihat geram sekali mengingat Kementerian dan jajarannya masih sering melakukan impor barang dinilai wajar oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Kebiasaan impor yang berlebihan disebutnya kerap berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Dalam pres rilisnya pada Minggu (27/3/2022), Fikri mengatakan, kemarahan Presiden sangat wajar. “Dilihat dari sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri terhadap produk impor sudah sangat keterlaluan. Dikaitkan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa sangat rentan sekali”, katanya.
Kebanyakan kegiatan impor barang dan jasa, dapat memicu tindakan suap di sektor pengadaan barang dan jasa.
“Tindakan suap di sektor itu juga sedang tren-trennya, menjadi bahan tangkap tangan KPK”, ujarnya.
KPK juga sudah sering menekankan kerawanan Korupsi dan tindakan suap kepada pihak tertentu dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kemarahan Jokowi, bertujuan untuk mengingatkan dan mencegah terjadinya korupsi dalam kegiatan impor tersebut”, ungkapnya .
Seharusnya, kegeraman Jokowi tersebut disambut dengan baik, selanjutnya dalam penekanan yang dilakukan Jokowi agar kita mulai mengubah orientasi impor pengadaan barang dan jasa dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa,” tegas Firli.
Firli mengatakan KPK akan terus meningkatkan pengawasan dengan memasang mata dan telinga untuk mencegah terjadinya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.
Selanjutnya Fikri juga mengatakan, dari kebanyaknya impor bakal digunakan KPK sebagai penyemangat pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.
Pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa diyakini bisa memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Firli yakin gerakan nasional bangga buatan Indonesia yang dicanangkan Jokowi senada dengan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di sektor pengadaan barang dan jasa.
“KPK memandang setiap gerakan dan program pemerintah dalam perbaikan ekonomi nasional adalah sejalan dengan tujuan dibentuknya KPK,” kata Firli.
Firli juga mengajak masyarakat untuk menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. KPK juga bakal menjadi instansi yang ikut menggaungkan gerakan itu.
“Untuk itu, KPK berkomitmen membantu pemerintah dalam berbagai program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena korupsi adalah benalu dalam setiap niat dan program yang baik,” ujar Firli.
Jokowi geram melihat kementerian, perusahaan BUMN, dan pemerintah daerah masih banyak yang melakukan pengadaan barang impor. Padahal, membeli barang dalam negeri mampu mengeliatkan ekonomi yang tengah terpuruk.
Menurut Jokowi, membeli barang impor sama saja memberikan lapangan pekerjaan untuk negara lain. Sedangkan, membeli barang dalam negeri akan menciptakan dan meningkatkan investasi serta membuka lapangan pekerjaan.
