“Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu,” kata dia saat dihubungi.
Sementara Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PAN Yandri Susanto mengkonfirmasi bahwa wacana penundaan telah menjadi kesepakatan bersama.
“Bahwa usulan penundaan Pemilu itu semua sudah didiskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai,” kata dia.
Lalu pada 25 Februari sebelum Salat Jumat, Zulhas bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Zulhas secara gamblang menyampaikan sikap resmi PAN agar Pemilu 2024 ditunda.
Tangan-tangan Pemerintah
Salah satu sumber yang dikutip CNN mengungkap di lingkungan pemerintah menyatakan bahwa misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini.
Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan media sosial. Diklaim ada begitu banyak bahkan mayoritas di media sosial yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjut menjabat.
Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha.
Lalu dilanjut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik.
Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.
“Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu enggak ada,” kata dia kepada CNNIndonesia.com.
Jodi menjelaskan bahwa pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi.
“Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu,” kata Jodi.
