JAKARTA – Walaupun Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf menyebut penundaan pemilu 2024 masuk akal dilakukan. Namun, mayoritas warga Nahdatul Ulama (NU) ingin pemilihan umum (Pemilu) tetap diselenggarakan pada 2024.
Hal itu diketahuinya dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 25 Februari – 1 Maret 2022.
“Sekarang coba kita cek basis masa masing masing. Orang yang berasa dekat dengan NU-nya, meskipun Ketua PBNU-nya merasa bahwa penundaan pemilu masuk akal, 71,3 persen warga NU mengatakan pemilu tetap harus diadakan 2024,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Sabtu (5/3).
Selain warga NU, penolakan penundaan Pemilu, kata Burhan, datang juga dari warga Muhammadiyah. Dari hasil surveinya, sebanyak 80,7 persen warga Muhammadiyah ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 mendatang.
Menurutnya, dengan hasil survei itu, publik patut mempertanyakan sikap para elit. Sebab, mayoritas dari dua ormas tersebut menolak penundaan Pemilu.
“Jadi sebenarnya kita berhak untuk menanyakan para elit yang menyuarakan penundaan itu sedang menyuarakan siapa,” kata dia.
Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai usulan menunda Pemilu 2024 masuk akal. Namun, ia meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan Pemilu 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia.
