JAKARTA – Sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR melaksanakan penandatanganan kontrak paket tender (seleksi dini) tahun anggaran (TA) 2022 pada Senin (24/1) di Jakarta.
Total anggaran yang dikelola Kementerian PUPR TA 2022 adalah sebesar Rp100,6 triliun, dan sejak Oktober 2021 lalu telah dilaksanakan tender/seleksi dini sejumlah 2.092 paket dengan nilai pagu sebesar Rp35,1 triliun.
“Hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket senilai Rp17,5 triliun dengan rincian 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp220 miliar telah terkontrak pada akhir bulan Desember 2020,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers.
Kemudian untuk 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp17,36 triliun telah selesai proses tender/seleksi dan siap dilakukan penandatanganan.
Ia melanjutkan, rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender/seleksi dini TA 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp10,68 triliun pada akhir Januari 2022 dan 583 paket senilai Rp6,91 triliun pada akhir Februari 2022.
“Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp7,34 triliun atau sebesar 7,30%,” ujar Basuki.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan dengan dilaksanakannya lelang dini ini akan mendukung upaya peningkatan ekonomi nasional melalui optimalisasi belanja APBN khususnya pada kuartal I tahun 2022.
“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% maka pada kuartal pertama harus bisa tercapai minimal 5%.l,” ujar Airlangga
Oleh karena itu, ia mengapresiasi Kementerian PUPR yang konsisten melakukan pelelangan dini setiap tahun.
“Semoga bisa dicontoh oleh K/L dan pemerintah daerah lainnya,” katanya.
Pelaksanaan penandatangan dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai Kementerian PUPR yang berada di 34 Provinsi.
Proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain tender/seleksi dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif, dan efisien. Sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional.
Dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan realisasi belanja, Kementerian PUPR memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-Monitoring, serta pemanfaatan e-katalog sektoral Kementerian PUPR.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan tetap mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.
Pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan melaksanakan Kebijakan Pelaksanaan Program TA 2022 yaitu penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kemudian mendukung infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo,
Lalu pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT), Optimalisasi Pemeliharaan Operasi dan Rehabilitasi (OPOR), serta antisipasi penanganan bencana La Nina.
Turut hadir pada acara ini Staf Ahli Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR, serta Para Pejabat Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
(ins)
