“Ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen. Namun, pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional,” ungkapnya.
Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah akan memprioritaskan belanjanya antara lain pada bidang perlindungan sosial dengan kisaran antara Rp349 triliun hingga Rp332 triliun.
Sri menilai, hal tersebut dilakukan terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.
“Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan makin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial,” imbuhnya.
Selanjutnya, untuk anggaran kesehatan yang selama tiga tahun terakhir ini terus melonjak karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun depan pemerintah akan menaikkan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 karena diperkirakan Covid-19 tidak lagi menjadi faktor.
Menurut Sri, hal tersebut bertujuan untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
“Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid sebesar Rp139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp193,7 triliun hingga Rp155 triliun. Ini tujuannya adalah untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
