JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan bahwa produk Holding Ultra Mikro (UMi) sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, Ia menyayangkan produk permodalan dan peminjaman dana usaha ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
Hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat khususnya pelaku UMKM yang memilih meminjam dana secara informal seperti melalui rentenir dan pinjaman online (pinjol) dibandingkan meminjam dana dari pemerintah.
“Nah jadi tadi itu yang kami sampaikan, masukan, tujuannya adalah bagaimana kita bisa membuat pelaku usaha mikro kecil itu mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal, ketimbang mereka jatuh ke rentenir atau ke lintah darat dan sebagainya” ujar Martin usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan PT BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam rangka pengawasan pelaksanaan ultra mikro, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (3/2/).
Legislator dapil Sumatera Utara II ini mendorong perusahaan yang tergabung dalam Holding UMi yakni PT BRI, PT Pegadaian, dan PT PNM agar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa ada sistem pembiayaan yang formal, yakni produk-produk milik Holding UMi.
Pihaknya juga meminta agar seluruh pegawai di ketiga perusahaan tersebut memiliki pengetahuan mengenai seluruh produk, tidak hanya produk dari perusahaan asalnya saja. Sebab, hal itu akan mempercepat penyampaian informasi ke masyarakat hingga ke desa-desa.
“Tadi juga saya sudah mendorong agar BRI sebagai leader dari holding umi ini bisa secara tangkas memberikan baik edukasi kepada masyarakat dan juga menawarkan produk-produk yang selama ini dimiliki oleh Pegadaian dan PNM, seperti mantri-mantri KUR-nya BRI itu kan banyak sekali di lapangan,” ujarnya.
“Kalau mereka juga bisa ikut mensosialisasikan produk produk PNM Ulam, Mekar, terus kemudian Pegadaian, bahkan sampai ada produk pinjaman harian, nah itu akan sangat bagus sekali,” imbuhnya.
Politisi Partai NasDem ini juga meminta program pendampingan bagi pelaku UMKM yang mengakses permodalan di Holding UMi dioptimalkan.
Menurutnya, program pendampingan sudah dimiliki oleh PT PNM, namun proses integrasi ketiga perusahaan yang masih berjalan membuat pendampingan pelaku UMKM belum maksimal.
Hal ini disebut Martin sebagai salah satu masalah yang ditemuinya saat kunjungan ke lapangan, bahwa masih banyak pegawai yang kesulitan menerangkan produk perusahaan lain yg tergabung dalam Holding UMi.
“Sebenarnya, selama ini kan kalau dari sisi PMN misalnya, itukan punya banyak pendamping-pendamping. Nah ini yang memang harus kita dorongan kepada tiga BUMN ini,” uajrnya
Hal itu supaya semakin terintegrasi personel di lapangannya. Padahal kata dia, sebenarnya bukan hanya memberikan pinjaman tapi memberikan pendampingan bimbingan kepada pelaku pelaku usaha ini.
“Kendalanya mungkin secara organisasi, inikan dari tiga perusahaan yang berbeda. Kalau yang saya temukan di lapangan sih belum secara tangkas langsung bisa menerangkan produk produk yang di luar perusahaannya,” terang Martin.
Sementara itu, terkait program digitalisasi UMKM, Martin menyebut hal itu adalah tujuan selanjutnya, namun untuk saat ini pihaknya menginginkan agar seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa memiliki akses yang luas terhadap sistem keuangan yang formal.
Menurutnya, Holding UMi saat ini harus fokus dan menyusun strategi program yang efektif untuk mengejar target 20 juta nasabah di tahun 2024.
