JAKARTA – Pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung permulihan ekonomi, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Program-program tersebut yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah mematok pagu indikatif pendapatan negara yang lebih tinggi pada tahun 2023, yakni pada kisaran Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun.
“Untuk tahun depan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini berarti pada kisaran antara Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun,” ujar Menteri Keuangan usai rapat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Kamis (14/4) kemarin.
Sedangkan untuk belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB, yaitu pada kisaran antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.
Menurut Sri, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun.
Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, pemerintah berharap bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Sri mengatakan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun.
