Tangerang- Elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 8 Januari 2025.
Masa aspirasi melakukan titik kumpul di stadion Benteng Reborn, dilanjutkan dengan longmarch ke Gedung Cisadane, dan terakhir di Kantor Walikota Tangerang.
Koordinator masa aksi, Saeful Basri, mengatakan bahwa mereka mendesak Pemerintah Kota Tangerang memberikan kejelasan terkait nasib ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) yang gagal lolos seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).
Marsel panggilan akrab Saeful Basri juga menyampaikan kekecewaan kelompoknya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait (Pj Walikota Tangerang dan Kepala Badan (Kaban) BKPSDM).
“Kami sangat menyayangkan ribuan THL yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk Kota Tangerang gagal menjadi PPPK. Padahal, kuota formasi yang diajukan sudah mencukupi. Kami menuntut adanya pernyataan resmi dari Pemkot terkait hal ini,” tegas Marsel.
Demonstran juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang yang dinilai tidak konsisten.
“Tahun 2022, Pemkot Tangerang mengajukan formasi THL yang cukup untuk memenuhi kuota PPPK. Namun, tahun ini hanya sebagian kecil yang lolos. Kami mendesak agar pemerintah memenuhi janjinya untuk mengangkat seluruh THL menjadi PPPK,” sambung dia.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari sempat memanas ketika para demonstran juga melakukan bakar-bakar atribut aksi dan meminta bertemu dengan pejabat terkait. Namun, tidak ada satupun pejabat pemerintah kota yang menemui para demonstran.
“Kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan kami dipenuhi. Kami tidak akan berhenti sebelum seluruh THL mendapatkan keadilan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang akan melakukan investigasi terhadap proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbaru menyusul adanya keluhan dari ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) yang gagal dalam seleksi.
Menurut Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, banyak pekerja THL yang tidak lulus ujian PPPK penuh waktu telah menyuarakan keprihatinan mereka. DPRD akan menyelidiki proses seleksi, penentuan kuota, dan perencanaan rekrutmen secara keseluruhan.
“Kami akan memanggil pejabat dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan lembaga terkait lainnya untuk membahas ketidaksesuaian yang ditemukan dalam alokasi kuota, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Rusdi.
Selanjutnya, kata Rusdi, pihaknya akan memastikan bahwa seleksi PPPK lebih transparan, adil, dan didasarkan pada data yang akurat.
“Kami akan berkoordinasi dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk mengatasi masalah ini,” tutupnya.
