JAKARTA – Bagi Anda yang hendak melakukan jual-beli tanah, maka wajib melampirkan BPJS Kesehatan sebagai syarat bertransaksi, hal ini telah dijadikan aturan baru dengan dikeluarkannya surat dengan nomor HR. 02/153-400/II/2022 oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Menurut, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi, telah membenarkan adanya ketentuan baru tersebut, yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Maka Pertanggal 1 Maret 2022 mendatang, kebijakan ini akan diberlakukan, BPJS Kesehatan diberlakukan atau diterapkan sebagai syarat terbaru jual beli tanah di wilayah Indonesia,” menurut Taufik, dilangsir dari Kompas.com.
Dalam Inpres pertanggal 16 Pebruari 2022 tersebut telah diatur, sistem jaminan nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional/sosial bersifat wajib. “Sehingga seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS kesehatan termasuk warga negara asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia,”
Sehingga kalau merujuk pada ketentuan Inpres nomor 1/2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN harus memastikan bahwa bagi pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun termasuk jual beli tanah dan bangunan adalah merupakan peserta aktif dalam program JKN.
Dia juga menjelaskan, untuk jual beli tanah terdapat syarat baru mulai tahun2022 ini, yakni melampirkan BPJS Kesehatan, dari berbagai kelas yaitu baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3, yang mana aturan tersebut akan diberlaku per tanggal 1 Maret 2022.
Menurut Taufiq, Alasan penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat lampiran ketika melakukan jual beli tanah dan rumah, yakni dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia.
“Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransikan, tujuannya agar rakyat Indonesia mempunyai asuransi semuanya, guna mengoptimalisasikan BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia,” ungkapnya
Dia menambahkan, selama ini negara-negara berkembang tidak memiliki asuransi, seperti pada negara-negara maju. Oleh karena itu, negara ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang mempunyai BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Komisi II, Mardani Ali Sera menanggapinya dengan menyatakan, ketentuan yang dikeluarkan pemerintah dan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk jual beli tanah dan bangunan semestinya dicabut.
Ketentuan tersebut berbahaya, walaupun memiliki niat yang baik tetapi dilaksanakan dengan cara yang buruk. “Ini bahaya, niat baik dengan cara yang buruk. Masing-masing mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang baik,” kata Mardani
Kebijakan ini merupakan bentuk pemaksaan agar masyarakat bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan sosialisasi yang baik tanpa menyulitkan kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk jual beli tanah.
“Hanya karena urusan BPJS membuat proses jual beli tanah dan bangunan menjadi terhambat, sebenaarnya BPJS kesehatan bisa disosialisasikan dengan baik dan tepat, tetapi jangan dijadikan cara untuk menyusahkan proses yang lain,” ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Begitu juga dengan pendapat dari Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, menilai aturan itu sebagai merupakan kebijakan yang mengada-ada. “Terkesan lalu mengada-ada dan dilebih-lebihkan, kalau jual beli tanah harus menggunakan syarat BPJS (Kesehatan),” jelasnya. Saat dihubungi pada Sabtu (19/2).
Senada dengan ucapan Mardani Ali Sera (Komisi II DPR RI), pemberlakuan syarat BPJS Kesehatan untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan seakan memaksa rakyat Indonesia untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Dirinya mengkhatirkan, BPJS Kesehatan kedepannya akan juga ditetapkan sebagai syarat mengurus keperluan masyarakat lainnya. “Bagaimana kalau nanti BPJS Kesehatan juga digunakan untuk pendaftaran sekolah atau kuliah,” ungkapnya.
Trubus juga menjelaskan alangkah eloknya apabil BPJS Kesehatan terlebih dulu meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanannya sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu dipaksa pakai aturan segala,
Trubus menegaskan, “Upaya pemerintah dalam mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi persyaratan jual beli tanah dan bangun tidak bisa diterima, seyogyanya aturan tersebut lebih baik dibatalkan saja,” pungkasnya.
