JAKARTA – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandara Halim Perdanakusuma. Beleid ini ditetapkan dan diundangkan pada 19 Januari 2022.
Disebutkan. dalam Ayat 3 Pasal 1 dijelaskan tiga BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk merevitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan atau PTPP (Persero) Tbk, dan PT Indah Karya (Persero).
Revitalisasi ini meliputi penyehatan landas pacu (runway) dan landas hubung (taxiway), peningkatan kapasitas landas parkir (apron) pesawat udara naratetama dan naratama.
Kemudian, renovasi gedung naratetama dan naratama, renovasi bangunan operasi, perbaikan sistem drainase di dalam pangkalan udara, serta penataan fasilitas lain yang perlu disesuaikan akibat pekerjaan revitalisasi.
Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tak mengikat untuk merevitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma.
“Pembayaran revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma dilaksanakan setelah pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya yang telah dikeluarkan,” bunyi Pasal 5.
Sementara, kegiatan operasional di Bandara Halim Perdanakusuma dihentikan selama proses revitalisasi. Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan kegiatan penerbangan kenegaraan naratetama dan naratama ke Bandara Soekarno Hatta untuk sementara waktu.
Selanjutnya, kegiatan penerbangan operasi dan latihan TNI-AU pindah ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Husein Sastranegara, dan Bandara Kertajati.
Lalu, kegiatan penerbangan niaga, general aviation, dan sekolah penerbangan sipil pindah ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Kertajati, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Curug.
