JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini KPK masih mendalami bukti permulaan yang cukup.
“Sepanjang nanti ditemukan bukti cukup untuk terpenuhinya unsur pasal TPPU pasti KPK terapkan juga pada perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (22/8/2022).
Ali mengungkapkan KPK juga fokus memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. KPK akan mengoptimalisasikan recovery aset hasil korupsi dan pemasukan untuk kas negara jika ditemukan unsur pencucian uang dalam kasus Rektor Unila.
“Fokus KPK saat ini dalam setiap penanganan perkara korupsi tidak hanya pada aspek pemenjaraan namun perampasan hasil korupsi yang dinikmati para koruptor dapat dimaksimalkan,” katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Karomani sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022.
Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiga tersangka itu yakni, Wakil Rektor (Warek) 1 Bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila, M Basri (MB) serta pihak swasta, Andi Desfiandi.
Karomani, Heryandi dan Basri ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Andi tersangka pemberi suap.
Karomani diduga mematok atau memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi para orang tua yang menginginkan anaknya masuk di Unila. Karomani diduga telah berhasil mengumpulkan Rp5 miliar dari tarif yang ditentukan tersebut.
Uang suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, di antaranya Heryandi dan M Basri. Karomani juga diduga mengalihkan uang suap penerimaan mahasiswa baru sebesar Rp4,4 miliar ke dalam tabungan deposito dan emas batangan.
KPK bakal menelusuri aset lainnya milik Karomani yang diduga hasil suap penerimaan mahasiswa baru.(*)
