BEIRUT- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lebanon pada Senin (15/8/2022) mengutuk serangan Israel baru-baru ini di Suriah. Beirut marah wilayah udara Lebanon dipakai Israel untuk mengebom wilayah Suriah.
Malam sebelumnya, Kantor Berita Arab Suriah melaporkan bahwa pesawat-pesawat Israel mengebom situs-situs di pedesaan Damaskus dan provinsi pesisir Tartus, melalui wilayah udara Lebanon.
Kementerian Luar Negeri Lebanon memperingatkan bahwa ada konsekuensi dari perilaku agresif ini dan pelanggaran berkelanjutan terhadap kedaulatan Lebanon dalam pelanggaran mencolok terhadap hukum dan perjanjian internasional.
Atas kejadian ini, Lebanon akan mengajukan keluhan ke Dewan Keamanan (PBB).
12 Agustus 2022 menandai peringatan 16 tahun persetujuan Resolusi PBB 1701, yang dirancang untuk mengakhiri permusuhan menyusul agresi Israel terhadap Lebanon pada 2006.
Menandai peringatan itu, Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora mengatakan, “Resolusi 1701 melindungi Lebanon dan menyelesaikan masalah kedaulatan di selatan demi negara Lebanon dalam menghadapi agresi dan ambisi musuh Israel.”
“Implementasi Resolusi 1701, 16 tahun yang lalu, menghentikan agresi Israel terhadap Lebanon, didahului oleh keputusan bulat yang diadopsi Kabinet Lebanon berdasarkan dokumen Kesepakatan Nasional, konstitusi dan dokumen tujuh poin mengenai penempatan tentara Lebanon di seluruh wilayah selatan, setelah dilarang melakukannya selama lebih dari 30 tahun,” tegas dia.
Siniora menambahkan, Resolusi 1701 menegaskan Resolusi 1559 dalam mencegah senjata ilegal di tanah Lebanon, dan Resolusi 1680 menyerukan demarkasi perbatasan Lebanon.
Kecaman oleh otoritas Lebanon atas serangan Israel pada Ahad bertepatan dengan kunjungan ke Suriah pada Senin oleh pelaksana Menteri Pengungsi Lebanon Issam Sharafeddine.
Dia memimpin delegasi kementerian dalam diskusi dengan pihak berwenang Suriah tentang pemulangan pengungsi yang telah tinggal di Lebanon sejak awal perang saudara.
Dia bertemu dengan sejumlah pejabat Suriah, termasuk Menteri Administrasi Lokal dan Lingkungan Hussein Makhlouf dan Menteri Dalam Negeri Mohammed Khalid Al-Rahmoun.
Kedua belah pihak dilaporkan membahas rencana pemulangan pengungsi Suriah ke negara asal mereka dengan cara yang aman dan bermartabat.(*)
