BALI – Proyek rencana pembangunan terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) terus mendapatkan kontra dari masyarakat terdampak.
Sebagaiman diketahui, rencana sebelumnya, proyek terminal LNG akan dibangun di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal melakukan kajian lebih mendalam mengenai lokasi pembangunan LNG ini.
.”(Lokasi terminal LNG) masih perlu kajian. Ya, ada rekomendasi (dari Komisi III DPRD Bali), tentu ini menjadi dasar juga kita akan kaji lebih mendalam lagi, masih perlu waktu,” kata Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) usai sidang paripurna di DPRD Bali, Senin (4/7)
Soal wacana kemungkinan lokasi terminal LNG dipindahkan dari rencana sebelumnya, Cok Ace menyebut hal itu baru bisa diputuskan berdasarkan hasil kajian tersebut.
“Ya kita lihat dulu nanti hasil kajiannya, yang jelas untuk energi terbarukan untuk Bali hijau itu kan sudah kesempatan bersama. Masalah tempat perlu kajian lebih mendalam lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, proyek pembangunan terminal LNG diusulkan oleh DPRD Bali agar dibangun di lepas pantai. Hal ini agar tidak merusak hutan mangrove. Namun, usulan Dewan tersebut ditolak oleh Humas PT Dewata Energi Bersih (DEB), Ida Bagus Ketut Purbanegara yang menyebut, usulan Dewan tersebut sudah pernah dikaji. Sehingga, PT DEB menyebut hal teknis yang diusulkan Dewan Bali itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
Rangkaian Penolakan
Seperti diketahui, Desa Adat Intaran bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Bali, Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali dan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali menolak pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove.
Mereka mengawali penolakan dengan turun ke jalan di kawasan Desa Adat Intaran dikutip detikcom, pada Minggu (19/6/2022).
Selanjutnya dua hari kemudian yakni pada Selasa (21/6/2022), Desa Adat Intaran menggeruduk Kantor DPRD Bali dan menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan.
Pada saat itu, mereka diterima oleh sejumlah anggota DPRD Bali yang dipimpin oleh Ketua Komisi III yang juga sebagai Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana.
Tak hanya itu, Yowana Desa Intaran Sanur juga memasang tiga baliho berukuran tiga kali empat meter bertuliskan menolak LNG di kawasan mangrove. Tiga baliho ini dipasang di tiga titik lokasi pada Sabtu (25/6).
Solusi DPRD Bali Agar Pembangunan LNG Tak Rusak Mangrove
Baliho tersebut bertuliskan, ‘Desa Adat Intaran Tolak Terminal LNG di Kawasan Mangrove.
Selamatkan Mangrove, Terumbu Karang, dan Tempat Suci di Kawasan Pesisir Sanur’. Pemasangan ini dilakukan di tiga titik, yakni dua baliho di kawasan Jalan Danau Poso dan satu
Berbagai upaya penolakan yang dilakukan oleh Desa Adat Intaran diadvokasi oleh Walhi Bali. Walhi Bali juga sudah bertindak dengan bersurat kepada Gubernur Bali dan Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.
Walhi Bali meminta agar berbagai dokumen mengenai proyek terminal LNG yang rencananya dibangun di kawasan mangrove dibuka ke publik.
“Walhi Bali mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Gubernur Bali Wayan Koster dan juga kepada kepala UPTD Tahura Ngurah Rai.
Permohonan informasi publik ini merupakan sebuah upaya dari aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Krisna Dinata saat konferensi pers di kantornya, Kamis (30/6/).
Sumber: Detik Bali
