JAKARTA – Sebanyak 45 dari 75 alamat kantor partai politik (parpol) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (kemkumham) tidak ditemukan di lapangan.
Hal itu dikatakan Kepala Biro Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Melgiya Carolina.
“45 parpol tidak dapat kami kirimkan surat tersebut karena alamat kantor yang sesuai dari Kemenkumham tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujar Melgiya di Jakarta Barat, dikutip Selasa (14/6).
Sementara itu, 30 parpol telah menerima surat undangan tersebut. Hal ini diketahui KPU saat hendak mengirim surat undangan Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). “Dari 30 parpol yang sudah menerima surat dari KPU, telah hadir sebanyak 23 parpol, dan yang belum hadir adalah 7 parpol,” ucap Melgiya.
Ditempat terpisah, anggota KPU August Mellaz mengungkap simulasi SIPOL ini bertujuan mengabarkan kepada parpol atas perbaikan sistem menuju pemilu 2024 mendatang.
“Kita juga akan mendengarkan bagaimana input yang menjadi respons parpol. Sehingga, ini dimasukkan dalam rangka menyempurnakan sistem yang kita gunakan,” jelas August pada wartawan.
Ia menyebut SIPOL diharapkan menjadi pondasi untuk membangun sistem kepartaian yang lebih modern. Terlebih soal data administrasi agar terdokumentasi dengan baik.
“Terdokumentasi dengan rapi, ada kesepahaman baik KPU dengan parpol, agar proses-proses administrasi sampai verifikasi lapangan bisa berjalan dengan baik,” ujar August.
Meski demikian, KPU tak bisa memastikan waktu spesifik parpol bisa memasukkan data dalam SIPOL. KPU masih menunggu pengesahan Peraturan KPU (PKPU) terkait verifikasi parpol.
“Di situ (PKPU) akan dilampirkan segala lampiran dan time line-nya. Tapi kita coba sekarang ini, uji coba bagaimana sistem ini bekerja,” ucap August.
Pendaftaran partai politik sendiri dimulai tanggal 29 Juli 2022-13 Desember 2022.
